Bakal Resmikan Sejumlah Proyek di Kota Kendari, Mendagri Diminta Cek Tambang Pasir Ilegal Nambo

Oyisultra.com, KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dijadwalkan bakal hadir meresmikan sejumlah proyek pembangunan pada puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-192 Kota Kendari pada Selasa, 9 Mei 2023 mendatang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu seusai membuka kegiatan pagelaran seni budaya dalam rangkaian HUT ke-192 Kota Kendari di Lapangan Eks MTQ Kendari, Rabu (3/5/2023) malam.

Menanggapi itu, pemuda asal Kota Kendari, Don Mike berpendapat, jika kehadiran Mendagri sekadar Euforia dan hanya untuk meresmikan proyek yang gagal maka tidak perlu hadir.

“Kehadiran Mendagri di Kota Kendari seharusnya bisa membawa manfaat perubahan tidak hanya sekadar menghadiri euforia dan meresmikan proyek gagal,” kata Don Mike kepada awak media ini, Sabtu (6/5/2023).

Olehnya itu, ia meminta agar Mendagri mengecek tambang pasir ilegal di Nambo serta proyek ring road yang sudah diputus kontrak oleh Pj Walikota Kendari. Karena itu dikerjakan dari dana pinjaman PEN Pemkot Kendari kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

“Sebagai pemuda Kota Kendari kami meminta agar kehadiran pak Mendagri bisa membawa manfaat dan perbaikan di Kendari, khususnya terkait Pemerintahan yang baik (Good Goverment) dan pelayanan publik harus mendapatkan atensi khusus dari pak Mendagri,” pintahnya.

Lanjut Don Mike, seperti diketahui bahwa Pj Walikota Kendari saat ini adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya bertugas di Kemendagri, jadi kehadiran pak Mendagri bukan atas dasar sebagai kedekatan atasan dan bawahan, tetapi real dalam menjalankan tugas negara.

“Kami harap pak Mendagri bisa melihat dan menilai fakta lapangan yang selama ini teman-teman mahasiswa suarakan di Kemendagri terkait kinerja Pj Asmawa Tosepu yang buruk dan tidak memberikan efek perubahan apa-apa terhadap Kota Kendari,” terang Don Mike.

Yang terlihat selama Pj Wali Kota Kendari dilantik adalah permasalahan di tengah masyarakat yang tidak pernah diselesaikan. “Seperti tambang pasir ilegal di Nambo, proyek iner ring road kali kadia, air bersih PDAM dan pengelolaan sampah,” pungkasnya.

REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *