Lahan Tertimbun Lumpur Tambang, Warga Dua Desa di Kolut Mengadu ke DPRD

Oyisultra.com, KOLAKA UTARA – Perseteruan warga Desa Mosiku dan Lelewawo, Kecamatan Batu putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Perusahaan Tambang PT Kasmar Tiar Raya (KTR) yang berada di Desa Mosiku berbuntut panjang.

Pasalnya, puluhan hektar lahan warga tertimbun lumpur akibat penggalian tanah nikel PT KTR. Wargapun mengadu ke pihak perusahaan, namun pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab dengan alasan perusahaan baru melakukan aktifitas di 2020 lalu.

Tak terima, organisasi LIRA, Jangkar, Koalisi Masyarakat, Mahasiswa dan Pemuda bersama puluhan masyarakat Desa Lelewawo menggelar aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Kolut. Senin siang (16/01/2023).

Bupati LIRA, Samsir mengatakan, pihak PT KTR tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, malah hasil pertemuan pihak PT KTR mengeluarkan pernyataan dengan mempersilahkan melapor kemana saja.

“Kami mau ada ganti rugi lahan yang kena dampak dari aktifitas PT KTR,” katanya

Masyarakat Lelewawo dan Mosiku mendesak PT KTR memberikan ganti rugi akibat lumpur yang melumuri lahan pertanian mereka. PT KTR juga diminta berhenti beroperasi untuk sementara waktu sebelum ada solusi yang diputuskan.

Usai menggelar orasi di depan Kantor DPRD Kolut, perwakilan masyarakat kemudian diterima oleh pihak DPRD Kolut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kolut, Hj Ulfa Haeruddin. RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kolut.

Suasana gaduh sempat mewarnai jalannya RDP. Pasalnya, massa aksi berharap RDP tersebut bakal dihadiri Direktur Utama (Dirut) PT Kasmar, Andi Pallawagau, ataupun pejabat perusahaan lain yang memiliki kewenangan sebagai penentu kebijakan. Namun nyatanya, dalam RDP tersebut PT Kasmar hanya diwakili oleh Humas.

“Kami minta Direktur Utama PT Kasmar, Andi Pallawagau harus hadir dalam pertemuan selanjutnya, karena bicara masalah tambang ini kan bicara masalah kemaslahan manusia, bicara masalah kesejahteraan masyarakat, tapi kondisinya ini sudah terbalik, bukan kesejahteraan tapi malah kesengsaraan yang didapatkan oleh masyarakat disana,” ungkap Samsir kepada wartawan usai RDP.

Ia pun menegaskan, puluhan warga Dusun IV Desa Lelewawo telah menderita kerugian besar akibat terkena dampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Kasmar.

Menurutnya, lahan persawahan, perkebunan kakao, merica dan kopi milik warga di Desa Lelewawo dan Desa Mosiku rusak parah akibat terendam lumpur yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Kasmar.

“Pihak DLH Kolut sudah turun meninjau langsung di lapangan, dan memang ditemukan fakta-fakta telah terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Kasmar, jadi kami pastikan aspirasi masyarakat ini akan terus kami kawal hingga tuntas,” ujarnya.

Akibat bukaan lahan dari aktifitas PT KTR bila terjadi hujan maka akan membawa sediment padat berupa lumpur ke dataran rendah. Akibatnya, dua sungai kecil di Desa Lelewawo dan Mosiku mendangkal dan airnya berwarna merah kecoklatan. Sedimen mengalir hingga ke laut

Fakta di lapangan juga menunjukkan jika limpasan air berlumpur itu juga meluber masuk ke lahan perkebunan dan persawahan masyarakat. Beberapa diantara pemilik lahan pasrah karena tanaman jadi kerdil, mati hingga tanahnya tidak bisa ditanami lagi.

“Fakta lain dikemukakan DLH yakni saluran dan sediment pond PT KTR tidak efektif. Akibatnya, lumpur akan melumuri jalan, lahan pertanian hingga sungai saat hujan lantaran penampungan itu meluap,” jelasnya

Tidak hanya itu, PT KTR sejak beroperasi hingga kini juga disebut belum pernah melaporkan pelaksanaan RKL-RPL secara periodik. Padahal, hal itu tertuang dalam surat kelayakan keputusan lingkungan nomor 660.1/223/2011 tentang kelayakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kolut, Hj Ulfa Haeruddin menegaskan, hasil RDP mengeluarkan rekomenedasi PT Kasmar harus bertanggung jawab, dan bentuk pertanggungjawaban harus disampaikan paling Jumat.

“Kami dari DPR sudah berberapa kali melakukan pemanggilan (terhadap pimpinan PT Kasmar red) namun belum ada itikad baik, jadi kami tunggu itikad baiknya di hari Jumat nanti,’ katanya.

Penulis : IS
Publisher : FITRI F. NINGRUM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *