Oyisultra.com, KENDARI – Pertambangan adalah industri yang mengolah sumber daya alam dengan mengambil dan memproses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan umat manusia.
Industri pertambangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk berbagai jenis mineral seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit.
Pertambangan di Indonesia memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi negara beberapa di antaranya penerimaan negara, pajak dan royalti dari sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membantu dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya.
Pertambangan di Indonesia, meskipun memberikan banyak keuntungan, juga memiliki sejumlah kerugian dan dampak negatif yang signifikan. Beberapa kerugian tersebut antara lain kerusakan Lingkungan.
Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan degradasi lahan. Selain itu, penggunaan bahan kimia beracun seperti merkuri dan sianida dalam penambangan emas dapat mencemari tanah dan air. Limbah dari tambang sering kali mencemari sungai dan sumber air lainnya, yang dapat mengganggu ekosistem akuatik dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
Selain itu, debu dan emisi gas beracun dari kegiatan pertambangan dapat menyebabkan pencemaran udara. Pertambangan sering kali memicu konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal, termasuk konflik atas hak atas tanah dan akses ke sumber daya. Dalam beberapa kasus, pertambangan juga menyebabkan penggusuran masyarakat adat dari tanah leluhur mereka.
Kesehatan dan Keselamatan:
Pekerja tambang sering kali menghadapi kondisi kerja yang berbahaya, termasuk risiko kecelakaan kerja dan paparan bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang mereka.
Penggunaan Lahan:
Pertambangan mengubah penggunaan lahan secara signifikan, mengalihkannya dari penggunaan yang mungkin lebih berkelanjutan seperti pertanian atau konservasi.
Ketergantungan Ekonomi:
Daerah yang terlalu bergantung pada industri pertambangan bisa menghadapi kesulitan ekonomi jika harga komoditas tambang jatuh atau jika cadangan mineral habis. Ketergantungan ini bisa menghambat diversifikasi ekonomi daerah tersebut.
Dampak Terhadap Komunitas Lokal:
Kehadiran tambang dapat mengubah struktur sosial dan budaya komunitas lokal, sering kali mengakibatkan hilangnya tradisi dan cara hidup yang telah ada selama berabad-abad.
Kesenjangan Ekonomi:
Keuntungan dari industri pertambangan sering kali tidak merata, dengan sebagian besar keuntungan mengalir ke perusahaan besar dan investor, sementara masyarakat lokal menerima manfaat yang relatif kecil.
Untuk mengurangi kerugian ini, diperlukan regulasi yang ketat, penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal.
Tak berhenti disitu saja, korupsi di bidang pertambangan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Beberapa aspek korupsi di sektor ini diantaranya perizinan Ilegal. Korupsi sering terjadi dalam proses pemberian izin tambang, di mana izin-izin tambang dikeluarkan secara ilegal atau melalui praktik suap. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan aturan lingkungan dan sosial.
Contoh kasus misalnya, beberapa kasus besar yang melibatkan korupsi di sektor pertambangan di Indonesia antara lain:
Kasus PT Freeport Indonesia:
Terjadi berbagai isu terkait transparansi, pajak, dan perizinan yang melibatkan pejabat tinggi di Indonesia.
Kasus Batu Bara:
Banyak kasus perizinan tambang batu bara yang dikeluarkan tanpa prosedur yang benar, menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas di Kalimantan dan Sumatera.
Melihat fenomena itu, mesti ada hal kongkrit untuk memberantas beberapa roblematika diatas. Mengatasi korupsi di sektor pertambangan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mengatasi korupsi di sektor pertambangan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
Penerapan EITI: Implementasi penuh dari Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dapat membantu memastikan transparansi dalam pelaporan pendapatan dari sektor pertambangan.
Publikasi Data: Data mengenai perizinan, produksi, pendapatan, dan pajak dari sektor pertambangan harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pengawasan Independen: Lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam pengawasan. Upaya ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.
Oleh : Fahril Asyiraf Aknur (Peserta Advance Training Tingkat Nasional Badko HMI Sulawesi Tenggara)
