Oyisultra.com, KENDARI – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara (AMARA Sultra) menggelar acara mimbar demokrasi untuk membahas sejumlah isu menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, seperti politik dinasti, pelanggaran HAM, menyelamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani, serta penegakan hukum tanpa intervensi, bertempat di kampus Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Selasa (5/12/2023).
Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam AMARA Sultra tersebut berasal dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Unsultra, IAIN, Universitas Lakidende (Unilaki), dan Universitas Mandala Waluya (UMW) Kendari.
Koordinator lapangan (Korlap) Mimbar Demokrasi AMARA Sultra, Hasir menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menolak politik dinasti yang dipraktikkan rezim saat ini.
Selain itu, kata Hasir, selain menolak politik dinasti AMARA Sultra juga menolak pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap jabatan publik dimanapun di republik ini.
“Kami menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak pelanggar HAM terhadap jabatan publik dimanapun di republik ini,” jelas Hasir.
Hasir menilai, negara saat ini tidak lagi berpihak pada kepentingan sistem demokrasi yang baik. “Kami AMARA Sultra merasakan negara saat ini tidak lagi berpihak pada kepentingan sistem demokrasi kita. Maka hanya ada satu jalan. Lawan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ardi mengatakan, bahwa setiap menjelang pemilu dan pilkada, dinasti politik selalu saja menjadi isu hangat. Pro dan kontra pun tak terhindarkan.
Gambarannya, lanjut Ardi, mirip antrean panjang di tengah kemacetan yang tiba-tiba disalip oleh kendaraan yang dikawal polisi. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu/pilkada sesungguhnya merupakan sebuah sistem suksesi kepemimpinan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara, khususnya kepada kader parpol.
“Idealnya achieved status menjadi tolok ukur utama dalam penentuan calon pengemban suksesi dan bukan ascribed status,” katanya.
Ardi mengungkapkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dinilainya telah membuka ruang bagi politik dinasti. Drama itu mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi cawapres.
Olehnya itu, tambah dia, mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi.
Penulis : MAN
Publisher : FITRI F. NINGRUM
