Oyisultra.com, KENDARI – Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Dr Lucky Agung Binarto SH C.N MH mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra), dalam rangka melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sultra ini secara langsung dihadiri oleh Kakanwil, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pemasyarakatan H Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) se-Sultra, Pejabat Administrator dan Pengawas serta dihadiri secara virtual oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.
Dalam paparannya, Dr Lucky Agung Binarto mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra menggelorakan semangat yel-yel salam pancasila dan salam pembaharuan ”Kami PASTI” sebagai wujud intergitas dan semangat pegawai Kemenkumham.
Kemudian Lucky Agung menyampaikan 3 arahan Presiden, Joko Widodo terhadap reformasi birokrasi. “Birokrasi yang berdampak kepada masyarakat, reformasi birokrasi bukanlah tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat. Ini 3 hal yang menjadi amanat Presiden tentang reformasi birokrasi,” kata Lucky.
Lucky mengatakan, bahwa kedatangannya di Sulawesi Tenggara dalam rangka silaturahmi dan penguatan, serta ingin melihat secara langsung kondisi teman-teman dilapangan.
Terkait reformasi birokrasi tematik, Lucky menyampaikan tujuan dari reformasi birokrasi tematik ialah mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, serta mempercepat penyelesaian permasalahan.
“Reformasi birokrasi tematik berfokus pada percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional, yang memiliki sasaran strategis reformasi birokrasi sebagai pengentas kemiskinan dan digitalisasi administrasi pemerintah,” ungkapnya.
Lucky menambahkan, tujuan reformasi birokrasi sendiri adalah menjadikan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing serta mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.
“Tujuan reformasi birokrasi yakni terciptanya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik,” terangnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba mengucapkan selamat datang serta terima kasih atas kedatangan Bapak Lucky Agung Binarto di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara khususnya di Kanwil Kemenkumham Sultra.
Saat ini, kata Silvester, Kanwil Kemenkumham Sultra terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi. “Saat ini Kanwil Kemenkumham Sultra terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, berbagai upaya terus ditingkatkan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi,” kata Silvester Sili Laba dalam sambutannya.
Hal ini, lanjutnya, didukung dengan capaian Kanwil Kemenkumham Sultra yang mampu memperoleh predikat P2HAM Terbaik nomor 1 secara nasional diantara kantor wilayah lainnya,.serta secara langsung menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly.
Silvester menerangkan, Kanwil Kemenkumham Sultra telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2021, kemudian disusul Bapas Kendari pada tahun 2022, dan Kanim Kelas I TPI Kendari pada tahun 2023, serta tahun 2023 ini Kanwil Kemenkumham Sultra sedang mengikuti kontestasi WBBM dan Bapas Baubau pada konsistensi WBK.
Kemudian Silvester juga menyampaikan, bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra memiliki sebuah gagasan dan inovasi yang tertuang pada Aplikasi Sistem Laporan Informasi Layanan Berbasis Aplikasi (SILILABA), dimana pada aplikasi tersebut tertuang seluruh informasi terkait Kanwil Kemenkumham Sultra.
“Aplikasi SILILABA ini merupakan terobosan dalam dunia digital untuk memberikan transparansi, baik informasi Lapas/Rutan, Bapas serta Keimigrasian, karena Aplikasi ini berisikan informasi kehadiran pegawai perharinya, data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), jumlah kunjungan di Lapas/Rutan, jumlah pembuatan paspor serta jumlah aarga asing yang masuk di Sulawesi Tenggara dan dapat diakses oleh masyarakat umum,” pungkasnya.
REDAKSI
