Oyisultra.com, KENDARI – Ruang rapat Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (29/6/2026) tampak lebih dinamis dari biasanya. Sederet kepala dinas dari sektor strategis duduk melingkar bersama para legislator, membedah rencana kerja dalam pra-pembahasan APBD 2026.
Bukan sekadar rutinitas birokrasi, pertemuan ini menjadi “panggung” bagi pemerintah dan dewan untuk menyelaraskan harapan warga Sultra akan ekonomi yang lebih tangguh.
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Syahrul Said, rapat ini menitikberatkan pada satu tujuan utama yaitu, memastikan setiap rupiah dalam APBD nantinya benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Sektor perikanan dan pertanian menjadi primadona dalam diskusi tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi, membawa kabar gembira bagi masyarakat pesisir.
“Kita punya peluang besar. Di tahun 2026 ini, ada peluang 1.000 titik Kampung Nelayan dari Kementerian,” ungkap Sri penuh optimisme.
Baginya, ini adalah momentum emas untuk membenahi infrastruktur, mulai dari perbaikan Balai Jasa Dok hingga optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar nelayan kita lebih berdaya.
Tak kalah ambisius, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (DTP) Sultra, Prof. Muhammad Taufik, memaparkan strategi untuk memutus ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Melalui inovasi teknologi benih padi dan jagung unggul serta pembangunan infrastruktur penetasan ayam lokal, Sultra bersiap memantapkan posisi sebagai lumbung pangan yang mandiri.
Semangat serupa juga dibawa oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbunhorti) Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, yang tengah memacu komoditas hortikultura sebagai penopang ekonomi keluarga petani di pelosok daerah.
DPRD Sultra, melalui Komisi II, menegaskan peran mereka sebagai pengawal aspirasi.
Anggota Komisi II, Dr. Ardin, secara spesifik meminta pemerintah agar lebih luwes dalam regulasi.
Menurutnya, distribusi bantuan seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan benih tidak boleh terhambat birokrasi yang kaku.
“Kita ingin aturan yang adaptif. Kalau petani butuh bibit sekarang, ya, jangan sampai prosedur menghambat mereka untuk menanam,” ujar Ardin.
Ketua Komisi II, Syahrul Said, menutup pertemuan dengan sebuah komitmen tegas.
Ia memastikan, dewan akan mengawal setiap kebijakan agar memberikan dampak nyata, seperti target produktivitas pertanian yang dipatok hingga 9 ton per hektar.
“Kami siap mendukung penuh program yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat. Namun, tetap harus prosedural dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sultra,” pungkas Syahrul.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa sinergi antara DPRD dan eksekutif terus terjalin demi menjawab tantangan ekonomi tahun 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, didampingi Sekretaris Tya Roysman dan anggota komisi Ardin, Yusman Fahim, serta LM Marshudi.
Sementara itu pihak pemerintah, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura bersama jajaran, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama jajaran, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan bersama jajaran turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi.
