Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel) resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025.
Tersangka dalam perkara tersebut adalah La Ode Sabaino S.K.M alias Baim bin La Ode Ampi, mantan Kepala Desa Wonua Kongga periode 2018–2025. Tersangka diduga melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp807.736.979.
Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 17.00 WITA, di Kantor Kejari Konawe Selatan. Proses tersebut dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Konawe Selatan dan diterima Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Konawe Selatan.
Tim JPU terdiri atas Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Konawe Selatan, Arifin Diko SH, bersama Bayu Timur Kusuma Jati SH, dan Adinda Setyaning Utami SH.
Tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan penyerahan itu, tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik kepada penuntut umum untuk selanjutnya diproses ke tahap penuntutan.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa Wonua Kongga selama tiga tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2025.
Dalam modus yang diungkap penyidik, tersangka diduga menguasai, menyimpan, mengelola, dan menggunakan sendiri sebagian anggaran desa setelah dana dicairkan dari Rekening Kas Desa.
Padahal, anggaran tersebut semestinya digunakan untuk membiayai kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan desa.
Tersangka juga diduga mengelola langsung sejumlah kegiatan pengadaan dan pembangunan. Dari hasil penyidikan ditemukan kegiatan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai perencanaan, mengalami kekurangan volume pekerjaan, hingga kegiatan yang diduga fiktif.
Selain itu, tersangka diduga beberapa kali menarik kembali dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke Rekening Kas Desa. Akibatnya, saldo rekening tersebut kembali menjadi nihil.
Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan dana hasil penyimpangan untuk kepentingan pribadi tersangka. Di antaranya, melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara dalam pemilihan kepala desa, modal usaha pertambangan nikel di Konawe Utara, pembelian tanah di Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu, serta pembayaran angsuran kredit bank dan kendaraan pribadi.
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp807.736.979.
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dakwaan primair.
Subsidiair, Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor. Sedangkan lebih subsidiair, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam penyerahan barang bukti, turut diserahkan uang tunai sebesar Rp100 juta. Uang tersebut merupakan pengembalian dari tersangka atas temuan kerugian negara pada tahap penyidikan.
Sementara itu, untuk kepentingan proses penuntutan, tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari, terhitung sejak 10 hingga 29 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Todo Batara S. SH MH menegaskan komitmen institusinya dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Upaya tersebut, merupakan bagian dari komitmen menjaga dan melindungi keuangan negara maupun keuangan desa, agar pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.