Oyisultra.com, JAKARTA – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menggelar ‘Simposium Sertifikasi Halal Food’ di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Rabu (27/9/2023). Kegiatan yang bertemakan ’ Optimalisasi Peran dan Fungsi Sertifikasi Halal Food di Indonesia’ ini merupakan rangkaian kegiatan HUT KAHMI ke-57.
Koordinator Simposium dan Seminar Rangkaian Milad ke-57 MN KAHMI, Rudi Sahabuddin dalam sambutannya menerangkan, bahwa KAHMI dalam hal ini harus fokus pada agenda -agenda strategis.
”Saya ingin menitikberatkan bahwa posisi KAHMI ini harus kembali ke Khittah saja, jalan keummatan, jalan kebangsaan, jalan ke-Indonesiaan. Kita harus mengambil jalan tengah pemberdayaan umat, ekonomi umat, membangun entrepreneur umat. KAHMI harus ambil peran -peran strategis itu.” ujar Rudi yang juga merupakan ketua Bidang Food Estate Regional MN KAHMI.
Rudi menambahkan, bahwa dengan populasi muslim terbesar di dunia saat ini, Indonesia dengan hampir 250 juta penduduk, namun hanya dijadikan market. Berbeda dengan Malaysia, Filipina dan negara-negara di Timur Tengah sana, Indoensia tidak pernah mengambil peran – peran strategis hanya berada pada posisi market.
Rudi Sahabuddin memaparkan, tujuan dari seminar ini adalah untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Sertifikasi Halal Food di Indonesia.
Pembicara yang hadir pada simposium tersebut antara lain Staf Khusus Wakil Presiden RI, Masykuri Abdilah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Direktur Utama PT Berdikari, M. Syarkawi Rauf, dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander, selain itu hadir juga Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, M. Aqil Irham, Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dan Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Makmun.
Abdullah Puteh dalam keynote speechnya menerangkan, bahwa bahwa sertifikasi halal ini memang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia.
”Saya punya pengalaman kecil suatu waktu saya pergi ke Vietnam dan ke Kamboja, biasanya kalau di Indonesia kalau kita mau makan tidak mau makan di hotel karena walaupun mahal tapi tidak enak kita cari kaki lima, kalau di Jakarta sudah pasti masakan Padang yang kita cari, atau Makasar, atau Sunda, atau Jawa. Tetapi di sana kita makan apa saja, tetapi setelah kita duduk kita tidak jadi makan, karena kita lihat pada minyaknya itu ada riniknya, guru saya menyampaikan waktu dulu di Bandung, kalau minyak itu ada riniknya, itu ada babinya. Begitu pentingnya kita tentang halal food ini tidak membuat kita justru melakukan dosa,” ujarnya
Selanjutnya, ia menerangkan bahwa memang halal food ini Malaysia juaranya. Indonesia yang kedua, mestinya kita yang mayoritas penduduk islamnya terbesar di dunia yang harus berada diperingkat pertama, akan tetapi kita belum.
”Mudah – mudahan kedepan KAHMI bisa mengawal supaya kita betul – betul bisa melaksanakan implementasi halal food ini dengan sebaik – baiknya,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memberikan apresiasi kepada MN KAHMI atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
”Terima kasih untuk KAHMI karena produk halal ini salah satu yang menjadi perhatian masyarakat tinggi hari ini di label halal dan juga makanan halal, tentunya ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bagaimana perkembangan, lalu juga penyiapannya secara sistem di Indonesia ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa penyelenggaraan produk halal ini tidak hanya produk makanan, restauran, namun juga rumah potong hewan, rumah potong hewan ini baik ayam ataupun daging sapi.
Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini BPJPH (Badan Penjamin Produk Halal) kurang lebih mempunyai kuota 1 juta untuk UMKM. Kuota tersebut akan melalui pendekatan yang self declare di produk halal itu. UMKM tidak selalu perlu melalui laboratorium, misalnya keripik singkok, bisa self declare bahwa keripik singkong ini tidak mengandung bahan – bahan yang menyangkut bahan – bahan atau bumbu – bumbu yang tidak halal.
Selain itu, Staf Khusus Wakil Presiden RI, Masykuri Abdillah menambahkan bahwa jika mellihat persoalan ini, ini memang pertama sekali adalah untuk sebagai seorang muslim menginginkan bahwa yang kita makan adalah halal, sudah dijamin halal. Tapi sekaligus juga menyatakan pada luar Negeri bahwa orang Indonesia yang mayoritas muslim dan memproduksi barang – barang halal yang di ekspor ke negara – negara muslim.
”Ini sudah dinyatakan sebenarnya di dalam undang – undang nomor 33 Tahun 2014, jadi kita baru 9 tahun melaksanakan itu, oleh karena itu bisa jadi kita masih tertinggal dengan Malaysia. Karena dulu memang sudah ada dilakukan oleh Majelis Ulama tetapi bersifa mandatori, jadi hanya berupa himbauan. Sekarang adalah obligatori yang bersifat wajib,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwasannya ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dalam terwujudnya halal food skala besar di Indonesia, pertama adalah ada kesadaran umat islam dan yang kedua adalah kesadaran produsen, yang ketiga adalah ada regulasi.
”Jadi regulasi sudah ada sebenarnya walaupun saya melihat masih perlu disempurnakan. Tetapi kesadaran masyarakat ini yang perlu didukung. Saya masih melihat itu sebagian besar umat muslim di Indonesia masih belum sadar tentang ini, jadi perlu adanya literasi. Misalnya saya kalau di daerah – daerah wisata yang sebagian besar non-muslim itu saya lihat orang – orang yang menggunakan kerudung itu makan dimana – mana, padahal terlihat jelas bahwa itu tidak ada sertifikasi halal, itu artinya belum sadar, dianggap makan biasa saja begitu,” tuturnya.
Selanjutnya, dari sisi produsen, baik yang kapasitas sebagai industri maupun yang rumahan. Masih banyak misalnya, yang tidak menyembelih secara baik.
”Kalau daerah muslim minoritas mungkin ya, tetapi ada di daerah – daerah yang mayoritas muslim tetapi belum atau kurang memperhatikan masalah sertifikasi halal ini.”pungkasnya
Acara ditutup dengan closing statement masing-masing narasumber. Selanjutnya, pasca kegiatan ini KAHMI diharapkan dapat terus mengawal sertifikasi halal food demi mewujudkan Indonesia sebagai urutan pertama pelaku halal food di dunia.
REDAKSI
