Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan Kajian Antar Daerah (KAD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Jawa Barat (Jabar), Sabtu (11/2/2023).
Kajian Antar Daerah tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Konsel, Ramlan bersama Wakil Ketua Komisi III Tasman Lamuse, Sekretaris Komisi III, Erman dan para anggota lainnya, masing-masing Hj. Hasmawati SH, Isran Jaya SH, Andi Ahmad S.Sos, I Gusti Putu Wibawa SE, Mbatono Suganda, Herman Pambahako SH, Butomo Lubis, Djuharuddin S.SI dan Udin Saputra S.Ip.
Ketua Komisi III, Ramlan mengatakan bahwa kunjungan DPRD Konsel di Kota Bogor yakni untuk mengetahui bagaimana skema perencanaan pembangunan, pembentukan dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Menanggapi hal itu, pejabat fungsional Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (Jabar), Beni menjelaskan, bahwa Kota Bogor sudah membangun MPP sejak tahun 2019 dan diberi nama “Bela Jasa” artinya cukup datang disatu tempat semua pelayanan sudah ada.
Beni menerangkan, pembangunan MPP yang pertama SK ditetapkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov), kedua lokasi, dan ketiga survey lokasi.
Sementara itu, ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi I, Sutiono didampingi Sekretaris Komisi I, Anshari Tawulo dan anggota masing – masing, H. Aharis, Ahmad Muhaimin S.Pd M.Pd, Haena, Muh. Yusri SE M.Si menyambangi bagian ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor dengan mempertanyakan bagaimana cara pengendalian Inflasi.
Rombongan Anggota Komisi I DPRD Konawe Selatan tersebut diterima langsung Kepala Bagian PSDA Kota Bogor, Rahmi dan Rosmalik selaku Subkor Ketahanan pangan BKP Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Rosmalik menjelaskan tentang profil wilayah Kota Bogor serta pengendalian inflasi tahun 2023.
Kata Rosmalik, pengendalian Inflasi di Kabupaten Bogor didasari Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 23 tahun 2017 tentang tim pengendalian inflasi nasional.
Selanjutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 50008135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Intruksi Menteri dalam Negeri RI nomor 027/1696/SJ tanggal tanggal 2 April 2013. Keputusan Bupati Bogor nomor 500/53/KPTS/PER-UU/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 – 2024.
“Kondisi Inflasi di Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk kedalam perhitungan IHK di Jawa Barat. BPS Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Bappeda dan Litbang hanya menghitung inflasi sampai dengan bulan September 2019, sedangkan dari bulan Oktober 2019 sampi bulan November 2021 tidak menghitung inflasi, sehingga TPID Kabupaten Bogor terkait inflasi mengambil data dari sister city daerah IHK yaitu Kota Bogor untuk kondisi inflasi sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar 3,66 persen,” papar Rosmalik dihadapan rombongan Komisi I DPRD Konsel.
Rosmalik menyebut, secara tahunan inflasi Kabupaten Bogor relatif lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa barat pada April – Juni 2022. Lanjutnya, selain dari kelompok lapangan dan minuman, penyumbang inflasi Kabupaten Bogor bersumber dari Komoditas daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih.
“Namun inflasi kelompok ini masih dapat tertahan seiring beberapa komoditas yang mengalami deflasi (Daging ayam ras dan telur ayam ras),” jelasnya.
Diketahui, Kota Bogor telah membuat pengendalian peta inflasi tahun 2022 – 2024 sesuai keputusan Bupati.
“Dan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan Kota Bogor memiliki strategi 4 K, Keterjangkauan harga, Ketersediaam pasokan, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif,” tutup Romalik Subkor Ketahanan pangan BKP Kota Bogor.
Dikesempatan itu juga, Ketua Komisi I melalui Ahmad Muhaimin menjelaskan, secara konprehensif tentang profil Kabupaten Konawe selatan (Konsel) sekaligus memperkenalkan satu persatu anggota Dewan Konsel yang ikut rombongan.
Usai pelaksanaan kajian di Kota Bogor, Anggota Komisi I, II dan III DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali melakukan Kajian Antar Daerah (KAD) di Provinsi DI Yogyakarta.
Yang mana KAD kali ini terkait Sistem Eloctroic Voting (E-Voting) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman, serta terkait pengembangan Kerajinan Gerabah melalui Transformasi Bahan Baku Tanah Liat ke Bahan Semen (Concrete).
Hal ini, dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Serta terkait pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang dilaksanakan pada, 8 sampai 11 Maret 2023.
Penulis : MAN
Publisher : FITRI F. NINGRUM
