Oyisultra.com, MUNA – Masyarakat Kelurahan Watonea Kabupaten Muna menggelar aksi damai di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Senin (13/02/2023).
Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan warga Watonea itu buntut dari penundaan pengukuran lahan yang ada di wilayah tersebut dan adanya dugaan pungli.
Kordinator aksi, La Ode Alfin menyampaikan, bahwa wilayah Kelurahan Batalaiworu sudah melakukan pengukuran lahan, sementara khusus Kelurahan Watonea belum dilakukan pengukuran sampai sekarang ini dengan alasan bahwa seratus meter dari badan jalan terkena kawasan jalur hijau.
“Kami meminta kepada Kepala BPN Muna untuk tidak lagi menunda-nunda pengukuran lahan yang ada di Kelurahan Watonea,” tegas La Ode Alfin.
Alfin juga menambahkan, bahwa selain meminta Kepada BPN untuk memberikan penjelasan mengenai ditundanya pengukuran di wilayah Kelurahan Watonea, ia juga menginginkan agar memberikan klarifikasi terkait indikasi pungli biaya administrasi sebesar 350-400 ribu perkapling.
“Pihak pertanahan harus mengklarifikasi terkait adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat,” tambanya.
Sementara itu, Kepala BPN Muna Muh. Ali Mustapah mengungkapkan, penundaan pengukuran tanah yang ada di Kelurahan Watonea dikarenakan pada Januari kemarin pihaknya masih fokus menyelesaikan program pemasangan patok batas lahan.
“Kami bukannya tidak mau melakukan pengukuran, akan tetapi pada saat Kelurahan Batalaiworu selesai di ukur, tiba-tiba ada program pemasangan patok batas sehingga pasukan kami tarik untuk menyelesaikan itu,” ungkapnya.
Ia juga menerangkan kepada masyarakat Watonea untuk menyelesaikan semua permasalahan sengketa lahan antara warga dengan pihak lainnya, kemudian terkait biaya restribusi pengukuran pihak pertanahan tidak mengetahui hal itu.
“Kami BPN tidak akan mengukur apabila ada lahan warga yang bermasalah dan untuk biaya pengukuran, itu merupakan kesepakatan antara warga dan pihak kelurahan,” terangnya.
Penulis : E. VERNANDA
Publisher : FITRI F. NINGRUM
