Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Kali ini, Pemkab Konsel meraih penghargaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Award 2026 kategori Pemerintah Daerah dengan Program Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Kakao Terinovatif melalui Skema Multisektor Jasa Keuangan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, dan kontribusi aktif pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Kakao dinilai memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Konsel, Syamsul, S.TP M.Si yang mewakili Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo S.Sos M.Si, pada Rabu (28/10/2026).
Penyerahan penghargaan berlangsung di area utama Eks MTQ, Kendari, dalam rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), industri jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
BIK 2026 merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap beragam produk dan layanan jasa keuangan, sehingga akses terhadap layanan keuangan formal semakin terbuka.
Bagi Konawe Selatan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan komoditas kakao melalui pendekatan multisektor jasa keuangan. Pendekatan ini menjadi penting untuk memperkuat ekosistem pengembangan komoditas, mulai dari sektor perkebunan hingga peluang peningkatan nilai tambah hasil produksi.
Potensi Kakao Terus Dikembangkan
Kepala DTPHP Konsel, Syamsul, mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kakao eksisting di Kabupaten Konawe Selatan saat ini mencapai sekitar 2.500 hektare.
Menurutnya, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Karena itu, kebijakan pengembangan diarahkan tidak hanya pada keberadaan lahan perkebunan, tetapi juga pada upaya memperkuat potensi komoditas tersebut agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Syamsul menjelaskan, alokasi pengembangan hilirisasi perkebunan kakao pada 2025 mencapai 200 hektare.
Selanjutnya, pada 2026 dialokasikan pengembangan seluas 3.500 hektare, sedangkan untuk 2027 direncanakan seluas 300 hektare.
Rencana pengembangan tersebut menunjukkan adanya arah penguatan sektor kakao sebagai bagian dari upaya mendorong produktivitas dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas perkebunan di Konawe Selatan.
Hilirisasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan komoditas unggulan. Melalui penguatan rantai nilai, kakao berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi petani sebagai produsen bahan baku, tetapi juga bagi tumbuhnya kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
Dukungan sektor jasa keuangan juga menjadi unsur penting dalam pengembangan ekonomi berbasis komoditas. Akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha masyarakat, sesuai dengan program serta skema yang tersedia.
Penghargaan Jadi Motivasi Pengembangan Ekonomi Daerah
Raihan BIK Award 2026 menjadi capaian yang membanggakan bagi Pemkab Konsel sekaligus motivasi untuk terus mengoptimalkan potensi sektor perkebunan.
Pengembangan kakao berbasis multisektor jasa keuangan diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara potensi daerah, aktivitas ekonomi masyarakat, dan dukungan industri jasa keuangan.
Dengan demikian, pengembangan komoditas unggulan dapat diarahkan untuk memberikan nilai tambah serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
Ke depan, keberlanjutan program pengembangan kakao membutuhkan sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut penting agar potensi perkebunan dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui capaian ini, Pemkab Konawe Selatan menegaskan pentingnya pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi unggulan lokal. Kakao tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.