Oyisultra.com, KENDARI — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan serius dari Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sultra.
Pemadaman dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memukul pendapatan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ketua Korwil KSBSI Sultra Iswanto Sugiarto, menilai pekerja BPU merupakan kelompok yang sangat rentan ketika terjadi gangguan pelayanan listrik. Berbeda dengan pekerja penerima upah yang memiliki pendapatan tetap, pekerja BPU umumnya memperoleh penghasilan berdasarkan aktivitas dan kesempatan kerja pada hari tersebut.
Pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, pekerja jasa, pengemudi transportasi daring, tukang, hingga pekerja mandiri lainnya dapat mengalami penurunan produktivitas ketika listrik padam.
“Bagi pekerja BPU, listrik padam bukan sekadar persoalan lampu mati. Ketika aktivitas usaha dan pekerjaan terhenti, penghasilan mereka juga ikut terhenti. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup keluarga,” ujar Iswanto, Sabtu (5/9/2026).
Jangan Korbankan Rakyat Kecil
Iswanto meminta pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tidak menganggap persoalan pemadaman listrik sebagai persoalan teknis semata. Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab pemadaman, wilayah yang terdampak, jadwal pemadaman, serta estimasi waktu listrik kembali normal.
“Jangan rakyat kecil yang terus menjadi korban. Mereka sudah berjuang setiap hari untuk mencari penghasilan. Ketika listrik padam berjam-jam, kesempatan mereka untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan ikut hilang,” tegasnya.
Iswanto juga mendesak Pemprov Sultra untuk mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama pihak terkait guna memastikan pelayanan kelistrikan berjalan lebih stabil.
Pemerintah Harus Hadir
Iswanto, menegaskan bahwa pekerja BPU merupakan bagian penting dari roda perekonomian daerah. Meski tidak bekerja sebagai penerima upah tetap, mereka tetap memiliki kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta tidak menutup mata terhadap kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik berulang.
dirinya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kelistrikan, termasuk transparansi informasi kepada masyarakat setiap kali terjadi pemadaman.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat diminta memahami kondisi kelistrikan, tetapi pada saat yang sama tidak ada kepastian kapan pelayanan kembali normal,” ujarnya.
KSBSI berharap pemerintah dan pihak penyedia layanan listrik segera melakukan langkah perbaikan agar pemadaman bergilir tidak terus membebani masyarakat.
Listrik yang stabil bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi penopang pekerjaan dan sumber penghasilan masyarakat. Ketika listrik padam, jangan sampai rakyat kecil yang harus membayar harga paling mahal.