Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Perusahaan pertambangan nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang berlokasi di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memutuskan menghentikan sementara operasional perusahaan sekaligus melakukan penyesuaian tenaga kerja.
Keputusan tersebut termasuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan (1.500 orang) yang dilakukan mulai 10 Agustus 2026.
“Sejak April kami sudah menempatkan karyawan dalam status standby sambil menunggu RKAB diterbitkan persetujuannya. Namun hingga Agustus belum ada penerbitan. Kondisi ini membuat perusahaan tidak dapat melanjutkan operasional dan semakin membebani keuangan perusahaan,” ujar Direktur Utama PT WIN, Nuriman Djalani, Minggu, 9/8/2026. (Teropongsultra.net).
Nuriman Djalani menegaskan keputusan tersebut merupakan konsekuensi dari belum diterbitkannya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai syarat utama operasional, bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba atau tanpa upaya mempertahankan tenaga kerja.
Meski demikian, perusahaan menekankan bahwa penghentian operasional ini bersifat sementara. PT WIN masih memiliki harapan untuk kembali beroperasi apabila RKAB telah diterbitkan persetujuannya sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Apabila kegiatan usaha kembali berjalan, perusahaan akan melakukan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja serta membuka peluang keterlibatan kembali para pekerja sesuai kebutuhan operasional, kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
Nuriman berharap seluruh karyawan dapat memahami kondisi ini sebagai dampak dari proses administrasi yang masih berlangsung dan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.
Nuriman menegaskan komitmennya untuk kembali beroperasi apabila RKAB telah diterbitkan persetujuannya.
Namun, PHK terhadap ribuan karyawan perusahaan pertambangan nikel tersebut bukan sekadar persoalan hilangnya pekerjaan.
Sebab, di balik setiap pekerja yang kehilangan mata pencaharian, terdapat keluarga yang harus mempertahankan kehidupan, pelaku usaha kecil yang kehilangan pelanggan, hingga masyarakat sekitar yang ikut merasakan melemahnya aktivitas ekonomi.
Berhentinya aktivitas perusahaan PT WIN secara langsung menciptakan efek berantai. Penghasilan pekerja berkurang bahkan terhenti, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Biaya makan, pendidikan anak, kesehatan, cicilan, transportasi dan kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi.
Bagi keluarga pekerja, PHK menjadi titik balik yang tidak mudah. Sebelumnya, gaji yang diterima setiap bulan menjadi sumber utama untuk menggerakkan roda kehidupan keluarga. Ketika pendapatan itu hilang, kemampuan belanja rumah tangga ikut menurun.
Dampaknya kemudian merembet ke sektor lain. Warung makan, kios sembako, pedagang kaki lima, bengkel, jasa transportasi hingga usaha kecil di sekitar kawasan perusahaan berpotensi kehilangan konsumen. Perputaran uang yang sebelumnya terjadi setiap hari menjadi lebih lambat.
Seorang pekerja yang menerima penghasilan bukan hanya membelanjakan uang untuk dirinya sendiri. Uang tersebut mengalir kepada pedagang, pengemudi, petani, nelayan, penyedia jasa hingga pelaku UMKM.
Karena itu, ketika ribuan pekerja kehilangan pendapatan, yang terdampak bukan hanya mereka dan keluarganya, tetapi juga ekosistem ekonomi di sekitarnya.
Salah satu dampak paling terasa adalah menurunnya daya beli masyarakat. Keluarga yang sebelumnya mampu membeli kebutuhan secara rutin akan mulai melakukan penghematan.
Pengeluaran yang tidak mendesak ditunda. Sebagian bahkan harus mengurangi kebutuhan pokok atau mencari alternatif pekerjaan dengan pendapatan yang lebih rendah. Jika berlangsung lama, kondisi tersebut dapat memicu persoalan sosial-ekonomi baru.
Anak-anak pekerja menjadi bagian dari kelompok yang ikut merasakan dampaknya. Kebutuhan pendidikan, perlengkapan sekolah, biaya transportasi dan kebutuhan lainnya tetap ada meski kemampuan ekonomi keluarga menurun.
Begitu pula dengan kebutuhan kesehatan. Ketika pendapatan keluarga tertekan, masyarakat bisa menjadi lebih berhati-hati mengeluarkan biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Karena itu, PHK dalam jumlah besar seharusnya tidak dipandang hanya sebagai persoalan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Pemerintah, perusahaan, dunia usaha dan masyarakat perlu melihatnya sebagai persoalan ekonomi yang memiliki dampak luas.
Sebab, UMKM ikut berhadapan dengan risiko. Pelaku UMKM merupakan kelompok yang tidak boleh luput dari perhatian.
Selama perusahaan beroperasi, keberadaan ribuan pekerja menjadi pasar bagi berbagai usaha masyarakat. Ada pedagang makanan yang mengandalkan pekerja sebagai pelanggan, hingga jasa transportasi yang melayani mobilitas pekerja.
Ketika aktivitas perusahaan berhenti dan pekerja kehilangan pekerjaan, pelanggan pun berkurang.
Bagi UMKM dengan modal terbatas, penurunan omzet dalam waktu panjang bisa menjadi ancaman serius. Mereka tidak memiliki cadangan modal besar untuk bertahan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti.
Situasi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan investasi dan aktivitas industri memiliki hubungan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.
Pekerjaan bukan sekadar angka, sering kali jumlah tenaga kerja hanya disebut sebagai angka dalam sebuah laporan. Padahal, di balik angka tersebut terdapat manusia dan keluarga.
Satu orang pekerja bisa menjadi tulang punggung bagi beberapa anggota keluarga. Ketika pekerja tersebut kehilangan penghasilan, maka dampaknya dapat dirasakan oleh pasangan, anak bahkan orang tua yang masih menjadi tanggungannya.
Karena itu, persoalan PHK perlu ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan sekaligus ekonomi.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai masa depan. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, lingkungan usaha yang sehat dan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan perlindungan ketika terjadi guncangan ekonomi.
Pemerintah perlu hadir dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki peran strategis. Bukan untuk mencampuri kewenangan perusahaan, tetapi memastikan masyarakat terdampak tidak dibiarkan menghadapi persoalan sendirian.
Pendataan pekerja terdampak, fasilitasi pelatihan keterampilan, akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM serta penciptaan lapangan kerja baru dapat menjadi bagian dari solusi.
Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan perusahaan, pekerja, pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang berkelanjutan.
Jika masih memungkinkan secara bisnis dan sesuai ketentuan yang berlaku, keberlangsungan aktivitas perusahaan tentu menjadi salah satu harapan. Namun apabila kondisi perusahaan belum memungkinkan untuk kembali beroperasi, maka strategi pemulihan ekonomi masyarakat harus disiapkan.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
PHK memang menghadirkan luka ekonomi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi akhir dari harapan masyarakat.
Di tengah situasi sulit, perlu ada upaya bersama untuk membuka kembali kesempatan kerja dan menghidupkan aktivitas ekonomi. Pekerja yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan ruang untuk bangkit. Pelaku UMKM membutuhkan akses pasar dan permodalan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa perekonomian di wilayah mereka masih memiliki masa depan.
Investasi seharusnya tidak hanya diukur dari nilai modal yang ditanamkan atau besarnya produksi perusahaan. Ukuran keberhasilan investasi juga dapat dilihat dari sejauh mana keberadaannya mampu menciptakan pekerjaan, menggerakkan UMKM, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) bukan hanya tentang perusahaan yang berhenti beraktivitas atau ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ini adalah tentang denyut kehidupan masyarakat yang ikut melambat ketika mesin ekonomi berhenti bergerak.
Karena itu, harapan terbesar masyarakat bukan sekadar kembali bekerja, melainkan hadirnya solusi yang mampu menghidupkan kembali roda ekonomi secara berkelanjutan.
Sebab, ketika satu lapangan kerja hilang dampaknya bisa menjalar ke banyak rumah. Dan ketika ribuan pekerja diberhentikan, yang dipertaruhkan bukan hanya penghasilan, tetapi juga masa depan sebuah komunitas.
Cerita di atas kini dirasakan oleh salah seorang warga yang juga pemilik kios di Desa Torobulu, Halwiyati. Ia mengungkapkan sejak aktivitas pertambangan PT WIN berhenti beroperasi omzet kiosnya mengalami penurunan drastis.
Menurut Halwiyati, sebelumnya para karyawan perusahaan menjadi salah satu pelanggan yang rutin berbelanja di kios miliknya. Namun, kondisi tersebut berubah setelah aktivitas perusahaan berhenti.
“Sekarang sangat terasa. Penghasilan kios turun drastis sejak PT WIN tidak beroperasi. Dulu karyawan sering belanja di sini, sekarang sudah sangat berkurang”, terang Halwiyati, Selasa, 11/8/2026. (Langitsultra.com).
Halwiyati mengaku kondisi tersebut membuat dirinya semakin pusing dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai pemilik kios, ia kini harus menanggung berbagai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang jauh menurun.
“Saya pusing, karena biaya keluarga harus ditanggung sendiri. Suami juga susah. Mau kerja berat juga susah. Penghasilan saya hanya dari kios,” ungkapnya.
Beban tersebut, kata Halwiyati, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anak, tetapi juga membantu anggota keluarga lainnya yang ikut bergantung kepadanya.
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan biaya sekolah anak tetap harus dipenuhi.
Halwiyati mengatakan, saat aktivitas PT WIN masih berjalan, perputaran ekonomi di sekitar wilayah tersebut terasa lebih hidup. Kebutuhan makan, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan rumah tangga relatif lebih mudah dipenuhi karena pendapatan dari usaha kios masih berjalan.
Namun kini, ketika aktivitas perusahaan berhenti, dampaknya disebut terasa hingga ke kebutuhan paling mendasar.