Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan agar KPU Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dapat menginventarisasi risiko distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Sultra, DR Asril S.Sos M.Si saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2024.
Rakor ini dihadiri Ketua KPU Konsel, Muh Yunan S.Kom, Komisioner Divisi Tekhnis Pemilu, Eko Hasmawan Baso S.Sos, Komisioner Divisi Informasi Perencanaan dan Data, Anton Roberto S.Sos, Sekretaris KPU, Aila S.Sos, Kabag Ops Polres AKP Ismail Pali SH, Kabag Pemerintahan Setda Asmurdani Tonga S.Stp M.Si, camat, kepala desa, PPK dan PPS se-Konsel, bertempat di Aula Islamic Center Andoolo, Selasa (18/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Sultra Asril menjelaskan, logistik tahap pertama sudah ada di gudang logistik masing-masing KPU Kabupaten/kota. “Sekarang memasuki tahap dua. Terkait distribusi logistik kita melibatkan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar kerja KPU transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Saat pendistribusian logistik nanti, kata Asril, bukan hanya melibatkan instrumen aparat penegak hukum, tetapi distribusi logistik perlu melibatkan PPK dan PPS dalam hal persiapan logistik dan distribusi logistik. Olehnya itu, Ia menekankan, agar pendistribusian logistik harus mengedepankan daerah-daerah terjauh.
Sebab, lanjut Asril, hasil rapat bersama BMKG Januari sampai Februari intensitas hujan keras dan ombak tinggi. Melihat satu Kecamatan di Konawe Selatan yakni Kecamatan Laonti dapat diakses melalui jalur laut di desa-desa pesisir.
“Kita akan tetap kordinasi BMKG dalam pendistribusian logistik. Seperti di Laonti, yang wilayahnya sebagian besar daerah pesisir,” katanya.
Asril mengungkapkan, inventarisasi kendala penyaluran logistik harus sedini mungkin dilakukan. Sebab, Pemilu ini bukan hanya KPU dan Bawaslu tapi semua pihak. TNI, Polri dan pemerintah serta masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua KPU Konsel, Muh Yunan S.Kom terus memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dalam berperan mensukseskan Pemilu.
“Kita perlu menyatukan persepsi dan harapan yang tentunya Pemilu 2024 terselenggara secara sukses. Kita berharap pemerintah daerah saling berkordinasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang merupakan tanggung jawab semua stakeholder. Walaupun secara tekhnis KPU yang diberikan tanggung jawab,” ujar Yunan.
Dilain Pihak, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Konawe Selatan, Asmurdani Tonga S.Stp M.Si menyampaikan penekanan pimpinan daerah khususnya para camat dan desa kembali pada netralitas.
“Kita berharap camat dan kepala desa melaksanakan fungsinya dengan menjalin sinergitas. Untuk netralitas kita jangan sampai camat dan desa menjadi pembina partai politik. Secara singkat Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah tugas camat dan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Kalau kita telah tidak satupun tugas camat dan desa sebagai pembina partai politik. Justeru menjadi pelanggaran netralitas ASN,” papar Dani sapaannya.
Publisher : FITRI F. NINGRUM
