Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Harapan masyarakat Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2026 dipastikan tidak terealisasi.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan, ruas jalan di wilayah tersebut tidak masuk dalam daftar alokasi pekerjaan tahun ini.
Ketiadaan program pengaspalan dan perbaikan jembatan itu menuai kekecewaan warga. Mereka menilai, janji pembangunan infrastruktur kerap disampaikan saat momentum politik, namun belum pernah terealisasi.
“Iya, kami warga di Kecamatan Lalembuu seolah hanya mendapat janji. Mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan gubernur hingga pemilihan bupati, jalan dan jembatan selalu dijanjikan akan diaspal dan dipermanenkan. Tapi faktanya, sampai sekarang belum dikerjakan,” ujar seorang warga Lalembuu yang enggan disebutkan namanya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, sejumlah ruas jalan di wilayah lain di Konsel justru mendapatkan alokasi anggaran pengaspalan pada tahun ini, seperti ruas Laeya–Andoolo dan Andoolo–Angata dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Sementara itu, wilayah Lalembuu yang juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan, belum tersentuh program serupa.
“Kami juga membayar pajak. Selain itu, wilayah ini penghasil pangan, tapi jalannya tidak pernah mendapat perhatian. Dari masa Gubernur Nur Alam, Ali Mazi hingga sekarang ASR-Hugua, belum juga ada realisasi,” katanya.
Sementara itu, Camat Lalembuu, Irwan, membenarkan bahwa hingga tahun 2026 belum ada agenda pengaspalan jalan menuju wilayahnya. Ia menjelaskan, ruas jalan dari Desa Telutu Jaya, Kecamatan Tinanggea menuju Lalembuu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Iya, tahun ini belum ada agenda pengaspalan. Pada dasarnya kami masih menunggu dari Pemerintah Provinsi,” ujar Irwan singkat.
Kondisi tersebut kembali memunculkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah dan provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lalembuu, guna mendukung konektivitas dan distribusi hasil pertanian warga.
