Oyisultra.com, KENDARI – Massa aksi dari Ikatan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (17/10/2023).
Demo tersebut dalam rangka menuntut pemerintah melalui anggota dewan Sultra, agar mengeluarkan surat rekomendasi sehingga sopir-sopir itu bisa menggunakan jalan umum dan tidak dibatasi jumlah tonase pemuatan.
Saat menyampaikan aspirasi, koordinator aksi, Rolansya mengaku kecewa terhadap wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) VI Sultra yang meliputi, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepualuan. Menurutnya, anggota dewan di Dapil tersebut tidak berkontribusi terhadap wilayah konstituennya.
Pasalnya, perwakilan rakyat seolah menutup mata terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat untuk menghalangi aktivitas pemuatan. Kemudian para sopir dump truk juga dibatasi jumlah tonase pemuatan.
“Kami minta pemerintah terkait untuk berlaku adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi jumlah tonasenya, delapan ton. Karena ketika kami hanya muat delapan ton maka kami tidak mendapatkan keuntungan, apalagi kami beli solar eceran,” ungkapnya.
“Ketika hal itu memang harus dilakukan jangan hanya kami yang ditertibkan, tetapi seluruh sopir dump truk di wilayah Sultra harus ditertibkan. Di sinilah harusnya wakil rakyat dapil VI turun tangan untuk memperhatikan kami, tetapi faktanya mereka tidak menemui kita,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang menghalang-halangi aktivitas hauling.
“Pada dasarnya kami merasa terganggu dengan pemalangan itu, karena setiap kami melintas dipalang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Ini harus ditindak tegas, karena kami memiliki legalitas lengkap terutama izin jalan, karena kami khawatir jangan sampai ada kontak fisik,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat di Dapil VI, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dalam hal memilih legislator yang terpilih pada Pilcaleg 2019-2024, mulai dari Samsul Ibrahim, Muh. Nur Sinapoy, Titin Nurbaya Saranani, Rifqi Saifullah Razak, Sri Susanti dan Herry Asiku. Pasalnya Aleg tersebut tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama di wilayah konstituennya.
“Dimana mereka, kita datang unjuk rasa mereka tidak menemui kita, apalagi memperjuangkan aspirasi kita. Mereka tidak memikirkan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, mereka hanya memikirkan nasib sendiri. Untuk itu, kita jangan salah memilih ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota dewan Dapil VI, Herry Asiku yang juga wakil Ketua DPRD Sultra mengapresiasi demontrasi yang digelar, karena dengan seperti itu maka dapat mengetahui aspirasi masyarakat.
“Pada dasarnya kita anggota dewan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kami merupakan penyambung aspirasi masyarakat,” jelasnya melalui teleponnya.
Terkait permintaan persatuan sopir dump truk Kabupaten Konawe, dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Sultra dan pemerintah terkait agar mereka diberikan kebijakan.
“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran bahwa jalan yang dilalui tersebut maksimal muatan 15 ton, tetapi kita koordinasikan dulu,” bebernya.
Sementara, tambah Ketua DPD Golkar Sultra ini, terkait pemalangan itu sudah meresahkan, sehingga aparat penegak hukum (APH) terutama Kepolisian harus bertindak tegas.
“Jangan sampai pemalangan ini ada tendensi lain dan menguntungkan diri dan kelompok, sehingga pihak Kepolisian segera turun tangan, jangan sampai timbul masalah baru. Persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena merugikan masyarakat,” pungkasnya.
REDAKSI
