Oyisultra.com, KENDARI – Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama KPK RI Tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis (29/1/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, termasuk Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Sultra, Wakajati Sultra, Danrem 143/Haluoleo, serta seluruh Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara.
Kehadiran Bupati Irham Kalenggo dalam forum ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Pemkab Konsel) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Konsel mendukung penuh arahan KPK dan Pemerintah Provinsi untuk memperketat pengawasan internal.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi di setiap lini pelayanan publik di Konawe Selatan. Sinergi dengan KPK dan aparat penegak hukum adalah kunci untuk memastikan pembangunan daerah berjalan tanpa hambatan praktik korupsi,” ujar Irham Kalenggo saat menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak kepercayaan publik.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025, Pemprov Sultra meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 83,54% dengan kategori baik.
Gubernur menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota agar memberikan perhatian serius pada capaian MCP di wilayah masing-masing, guna memastikan pencegahan korupsi terintegrasi secara merata di seluruh Sultra.
Selain agenda pemberantasan korupsi, kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan MoU Kerjasama antara Pemprov Sultra dan Polda Sultra terkait peningkatan keselamatan lalu lintas.
Kemudian Gubernur mengingatkan bahwa proyek infrastruktur jalan harus bebas dari korupsi. Pembangunan yang tidak sesuai standar akibat pemotongan dana atau praktik lancung tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan nyawa masyarakat.
Melalui Rakor ini, Bupati Irham Kalenggo berharap sinergi antara Pemkab Konsel dengan seluruh elemen penegak hukum dapat semakin solid demi mewujudkan Konawe Selatan yang Setara (Sehat, Cerdas dan Sejahtera).
