Oyisultra.com, KENDARI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tengah diterpa dualisme kepemimpinan, usai digelarnya dua musyawarah cabang (Muscab) berbeda oleh dua kelompok dalam internal partai.
Kelompok pertama yang dipimpin oleh Iksan menggelar Muscab di Hotel Srikandi Kendari pada Kamis, 24 Juli 2025, dan menetapkannya sebagai Ketua DPC secara aklamasi. Sementara kelompok kedua mengadakan Muscab pada Senin, 28 Juli 2025, di Sekretariat DPC PBB Konsel di Kecamatan Konda, yang juga menetapkan Jusmani sebagai Ketua DPC PBB Konsel, juga secara aklamasi.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris DPW PBB Sulawesi Tenggara, Abdul Khalik, angkat bicara dan menegaskan bahwa mekanisme Muscab semestinya mengacu pada mandat resmi dan panitia pelaksana yang ditunjuk langsung oleh DPW PBB.
“Mekanisme pemilihan pucuk pimpinan DPC PBB di daerah harus melalui panitia Muscab yang ditunjuk dan dimandatkan oleh DPW. Itu sesuai dengan SK resmi,” ujar Abdul Khalik, Senin (28/7/2025).
Abdul Khalik mengakui bahwa nama Jusmani dan Iksan memang sempat dibahas oleh Ketua DPC sebelumnya, Andi Achmad, dalam diskusi internal partai. Namun, ia menyayangkan adanya miskomunikasi dalam pelaksanaan Muscab yang membuat munculnya dua versi hasil.
“Ada miskomunikasi antara pihak yang diberi mandat oleh DPW dan Ketua DPC sebelumnya. Misalnya soal lokasi. Pak Andi Achmad menginginkan Muscab di sekretariat DPC, sementara panitia memilih di hotel. Jadi perbedaan itu tidak ketemu,” jelasnya.
Terkait Muscab yang digelar di Hotel Srikandi dan menghasilkan Iksan sebagai Ketua DPC, Abdul Khalik menilai forum tersebut tidak kuorum karena tidak memenuhi syarat partisipasi dari pengurus kecamatan yang memiliki SK kepengurusan resmi.
“Yang hadir bukan pengurus kecamatan yang sah. Muscab itu tidak kuorum, jadi tidak sah secara organisasi,” tegasnya.
Sebaliknya, Abdul Khalik menyebut bahwa Muscab versi Jusmani yang digelar di Sekretariat DPC PBB dinilai lebih sah dan sesuai mekanisme, karena dihadiri oleh 80 persen pengurus kecamatan, Majelis Pertimbangan Partai (MPP), serta perwakilan DPW dan MPW.
“Muscab yang digelar di sekretariat dan menetapkan Jusmani sebagai Ketua itu sesuai prosedur. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapa pun. Kami akan fasilitasi islah agar semuanya terakomodir,” katanya.
Abdul Khalik juga menegaskan bahwa DPW PBB akan mengambil alih proses penyelesaian dualisme ini, dengan tujuan mencari solusi terbaik agar seluruh pihak tetap terlibat dalam kepengurusan.
“Ini hanya soal miskomunikasi, tidak perlu dipolitisasi. Kami ingin semua pihak tidak merasa dirugikan dan bisa menyatu. Nantinya akan keluar satu SK dari DPW yang mengakomodir semua unsur, baik dari versi Iksan maupun Jusmani,” tandasnya.
Ia juga memberikan penghargaan terhadap peran Andi Achmad, Ketua DPC sebelumnya, yang menurutnya berhasil membesarkan PBB di Konawe Selatan.
“Kita harus hargai Pak Andi Achmad. Dulu PBB hanya punya satu kursi di DPRD Konsel dari saya, lalu beliau menambah satu lagi, dan sekarang PBB punya tiga kursi. Ini bukti beliau membesarkan partai,” ucapnya.
DPW PBB Sultra menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan mediasi formal antara kedua kubu guna menghasilkan kepengurusan final yang solid dan legal secara organisatoris.
