Oyisultra.com, KENDARI – Wacana mengenai reposisi institusi Polri, baik itu menempatkannya di bawah kementerian maupun perubahan struktur besar-besaran lainnya, kembali mengemuka di ruang publik.
Namun, jika kita melihat lebih dalam pada akar persoalan di lapangan, saya berpandangan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah reformasi struktural, melainkan akselerasi nyata pada reformasi kultural.
Secara desain kelembagaan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah sangat ideal untuk menjaga fleksibilitas dan maksimalitas kinerja penegakan hukum.
Mengubah struktur hanya akan menghabiskan energi birokrasi dan berisiko mempolitisasi institusi keamanan yang seharusnya netral.
Mengapa Reformasi Kultural?
Problem utama yang dirasakan masyarakat saat ini bukan terletak pada sistem kedudukan Polri, melainkan pada perilaku dan budaya organisasi di lapangan.
Reformasi kultural adalah kunci untuk:
Mengubah Mentalitas Pelayanan
Mengalihkan doktrin dari sekadar penegakan hukum yang kaku menjadi pelayanan yang humanis, sesuai filosofi to serve and protect.
Meningkatkan Profesionalisme
Memastikan setiap anggota Polri bekerja berdasarkan kompetensi dan etika, bukan karena dorongan kekuasaan atau kepentingan pribadi.
Memperkuat Akuntabilitas
Reformasi kultur berarti membangun keberanian internal untuk mengoreksi diri dan transparan terhadap publik jika terjadi pelanggaran SOP.
Fokus pada Pengawasan dan Etika
Alih-alih menyita energi untuk membahas revisi UU atau pindah “naungan”, lebih baik kita mendorong penguatan fungsi pengawasan, baik internal melalui Itwasda maupun eksternal melalui partisipasi masyarakat.
LSM JARAK Sultra akan terus mengawal agar Polri, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara, dapat menunjukkan sisi terbaiknya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat yang sesungguhnya.
Sudah saatnya kita berhenti memperdebatkan “wadah” (struktur) dan mulai fokus memperbaiki “isi” (kultur dan perilaku). Dengan kultur yang baik, di mana pun Polri bernaung, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya.
Penulis: Yunus Mbatono, Ketua Umum LSM JARAK Sultra, aktif menyuarakan isu-isu sosial dan reformasi birokrasi di wilayah Sulawesi Tenggara
