Oyisultra.com, KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari menyoroti pengadaan kendaraan dinas super mewah pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di tengah efisiensi dan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat Sultra.
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya menegaskan harusnya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara lebih melihat dan memprioritaskan masalah-masalah mendasar yang terjadi dibeberapa daerah di Sulawesi Tenggara seperti jalan rusak, jembatan dan berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya serta bagaimana mereka lebih menjaga perasaan masyarakat di tengah banyaknya problem kerakyatan, pertambangan dan lingkungan yang menjadikan masyarakat sebagai korban dari kebijakan pemerintah.
”Saya pikir itu akan lebih kongkret sebab jalan, jembatan akan memperlancar perekonomian dari distribusi hasil produksi masyarakat petani, nelayan dan sebagainya bukan malah mengadakan fasilitas hanya untuk kenyamanan diri pribadi,” bebernya.
Ia menambahkan, mandulnya elit politik menjadikan posisi mereka tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya yang seyogyanya sebagai instrumen aspirasi rakyat tetapi sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tengah persoalan dan ketimpangan sosial masyarakat.
”Faktanya mereka hanya sibuk mencari kenyamanan dan kepentingan diri mereka sendiri di banding memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski kita tau, sekarang ini kan segala kebijakan investasi dan pertambangan terlalu sentralisasi dan terpusat tetapi harapannya DPRD Sulawesi Tenggara yang kita percayakan sebagai representasi rakyat tidak boleh berdiam diri dalam menjalankan fungsi pengawasan nya secara tegas,” harapnya.
Rasmin Jaya menilai program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat menjelang sosialisasi dan kampanye hanyalah sebagai pemanis untuk menarik simpati dan meraup suara pada saat pemilihan sehingga tidak ada pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat setelah terpilih atau pun menjalankan fungsinya sebagai mana amanat UU.
”Kami melihat yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan yang sibuk dengan jabatan, harta dan tahta,” tegasnya.
Ia berharap, elit politik Sulawesi Tenggara bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat. Menurutnya, ini adalah babak baru untuk menjalankan kepercayaan rakyat dan rasa tanggung jawab dalam mengawal setiap aspirasi masyarakat.
”Itu yang kami harapkan, kita butuh alternatif baru, partai politik yang berani dan wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi masyarakat dan menuntaskannya dengan segala wewenang yang di percayakan oleh UU,” tegasnya.
Terakhir, Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya menginginkan wakil rakyat bisa betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku, fungsi pengawasan, fungsi Anggaran dan fungsi legislasi.
Ia menilai kebijakan dan program pemerintah selama ini banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sehingga sangat di butuhkan wakil rakyat yang tegas dan melakukan pengawasan kepada eksekutif agar betul-betul produk kebijakan yang di hasilkan bisa mengakomodir seluruh elemen masyarakat di masing-masing dapilnya.
”Kita menitipkan pesan, agar wakil rakyat bisa memperjuangkan potensi berbagai sektor, apalagi Sulawesi Tenggara adalah daerah yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah dan bisa mendorong pembangunan, perekonomian masyarakat bisa lebih berkembang, maju dan berdaya siang,” bebernya.
Ia mendorong, wakil rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara jangan hanya berleha-leha menikmati segala fasilitas yang di alokasikan dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi harus bisa di maksimalisasi untuk kebutuhan mendasar yang di harapkan oleh masyarakat.
Ia meyakini bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang terhormat. Sehingga harus di manfaatkan secara maksimal sebagai mitra pemerintah guna melakukan check and balance.
”Kami juga akan tetap berperan penting sebagai mitra kritis dan strategis dalam merekomendasikan setiap gagasan dan program yang berdampak pada rakyat serta mengawasi setiap apa yang di lakukan oleh DPRD Sulawesi Tenggara serta memastikan kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” harapnya.
Ia meyakini politik adalah panggilan nurani dan sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa fenomena elit politik yang di copot akibat salah menyalahgunakan wewenang dan fungsinya sebagai representasi rakyat adalah pelajaran, refleksi dan evaluasi untuk anggota legislatif agar tidak menyakiti hati rakyat apa lagi menikmati kemewahan di tengah jeritan rakyat.
