Oyisultra.com, JAWA BARAT – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Kajian Antar Daerah (KAD) Kantor Bupati Cibinong Bogor Provinsi Jawa Barat (Jabar), yang dimulai Minggu 17 hingga Rabu 20 Maret 2024.
KAD Komisi II ini terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten, dan peningkatan standar pelayanan diterima langsung oleh Bupati Cibinong Bogor, Asmawa Tosepu yang tak lain adalah mantan PJ Wali Kota Kendari, Sultra.
Pada kesempatan perjalanan dinas itu, 13 Anggota Dewan dari Komisi II didampingi Kabag Fasilitasi dan penganggaran DPRD Konsel, Dr. Agianto dan tiga staf sekretariat, Aliyadin, Halawi, Roy marten.
Dihadapan PJ Bupati Bogor, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo menjelaskan tujuan Pelaksanaan Kajian Antara Daerah itu yang merupakan program rutin DPRD Konsel, guna mengadopsi dan melakukan kaji banding sistem dan program pelayanan pemerintah Bogor, serta upaya peningkatan standar pelayanan pemerintah dalam mendorong keberpihakan pelayanan prorakyat, kesinambungan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.
Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo menyebut, pihaknya memilih Kabuapten Bogor sebagai Lokus KAD disebabkan oleh populasi penduduk Kabupaten Bogor terbanyak di Jawa Barat yakni mencapai 5 juta jiwa, populasi itu menjadikan Bogor sebagai peringkat pertama terbanyak masyaraktanya. Disamping itu, APBD Bogor, lanjut Irham, dinilai mampu mengakomodir program layanan masyarakat.
Bagi Komisi II DPRD Konsel, Populasi itu hampir sama kondisinya dengan masyatakat Konsel yang berada pada posisi pertama terbanyak populasi penduduk, terluas geografis wilayahnya tapi hanya ditopang APBD 1 Triliun lebih.
Menanggapi itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menjelaskan, bahwa saat ini Kabupaten Bogor memang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Jawa Barat.
Sementara itu, APBD Jawa Barat mencapai Rp10, 6 Triliun ditambah reward pemerintah pusat Rp400 Miliar. Itulah yang digunakan oleh Pemerintah Jawa Barat untuk menopang dan membiayai keberlangsungan pemerintah dan masyarakat.
Pada implementasinya, Asmawa mengaku memberikan anggaran Pokok Pikiran Rp5 Miliar per anggota dewan, dan mengalokasikan 1 miliar per desa dengan total jumlah desa 416 di Kabuapten Bogor.
Anggaran itulah yang digunakan untuk mendorong ekonomi dan infrastrukur dari bawah, dan dikelola serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri.
Sisa dari itu, Asmawa mengaku dialokasikan untuk mendorong kesejahteraan abdi negara, infrastruktur kota, peningkatan kualitas pelayanan kependudukan, sosial dan pendidikan budaya. Pemda Bogor juga turut memberikan dukungan anggaran untuk Korem, Kodim dan Kejaksaan.
Pada program peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Bogor juga telah mengintegrasikan arus pelayanan terpadu satu pintu dengan menyelenggarakan Mall layanan publik atau mall layanan terpadu.
Mall tersebut diwujudkan pada satu kantor dan memfungsikan semua element pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Misal, Samsat pengurusan Pajak, Kepolisian /pengurusan SKCK, Sim, Capil pengurusan KTP, PTSP perizinan dan lainnya. Belum lagi layanan turun lokasi, dimana pemerintah turun langsung ke masyarakat memberikan layanan.
Dari segi peningkatan kualitas pendapatan ekonomi kerakyatan, pemerintah bogor mendorong kualitas pertanian manggis ekspor, dan durian. Dimna pemerintah membantu penyediaan bibit dan pupuk serta membantu pengiriman/jual.
Sementara pendapatan asli daerah diperoleh dari beberapa pajak
Industri seperti industri semen besar, ada pabrik, industi obat dan industri lainnya, serta pendapatan dari Bidang pariwisata.
