Oyisultra.com, BUTON SELATAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kabupaten Buton mengeluarkan surat somasi terbuka kepada Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan (Busel), dengan meminta agar kedua pejabat tersebut segera mengakhiri pertikaian yang tengah berlangsung.
Menurut LBH HAMI Buton, konflik antara kepala daerah dan wakilnya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan menghambat pembangunan daerah, Kamis (12/3/2026).
Dalam siaran pers yang diterbitkan, Ketua LBH HAMI Buton Adv Apri Awo SH CIL CMLC menyatakan bahwa pertikaian yang berkepanjangan akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Bumi Gajah Mada.
Kata Apri, banyak program pembangunan yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bisa terhenti dan mengalami penundaan akibat fokus kedua pejabat teralihkan pada konflik internal.
“Kita mengingatkan bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dipercayakan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Pertikaian antar pejabat bukan hanya merusak citra daerah, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan layanan publik dari pemerintah daerah,” ujar Ketua LBH HAMI Buton dalam siaran persnya.
LBH HAMI Buton juga menekankan bahwa jika pertikaian tidak segera diakhiri, sampai hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi maka pihaknya siap mengambil langkah hukum selanjutnya demi melindungi kepentingan rakyat.
Selain itu, lanjut dia, lembaga ini juga mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk parlemen daerah dan organisasi masyarakat sipil, untuk turut mendorong proses perdamaian antara kedua pejabat tersebut.
“Kita berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat segera menemukan titik temu, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, dan kembali bekerja sama guna membangun Buton Selatan yang lebih baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Rabu (11/3) viral di media sosial sebuah video Wakil Bupati (Wabup) Buton Selatan (Busel) mendatangi Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Busel.
Kedatangan Wabup tersebut diduga untuk meminta kembali mobil dinas yang sebelumnya telah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
