Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Komitmen membangun daerah berbasis kebutuhan masyarakat kembali ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan. Forum strategis ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan Konawe Selatan yang sehat, cerdas dan sejahtera (SETARA).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), pada Selasa (24 Februari 2026), dibuka oleh Camat Kolono Timur, Mila Hamriani, serta dihadiri Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin bersama anggota DPRD dari Dapil Konsel 5, Beangga Harianto dan Harudin. Hadir pula jajaran perangkat desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat, hingga kelompok nelayan.
Mengusung tema “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Infrastruktur Dasar dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan yang Berkelanjutan, serta Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”, Musrenbang kali ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Camat Kolono Timur, Mila Hamriani, dalam sambutannya menyoroti pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai penopang utama kehidupan masyarakat pesisir.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian ekosistem laut. Kehidupan masyarakat kami sangat bergantung pada laut. Jika ekosistem rusak, maka sumber penghidupan warga ikut terancam,” tegasnya.
Selain isu lingkungan, Mila juga mengangkat persoalan krusial di sektor kesehatan. BLUD Puskesmas Kolono Timur kerap terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai satu meter saat musim hujan.
“Akibatnya pelayanan kesehatan sering terhenti, bahkan sejumlah alat kesehatan mengalami kerusakan. Ini tentu sangat mengganggu pelayanan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Berbagai usulan pembangunan pun mengemuka, mulai dari penguatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, talud, hingga pengembangan sektor pertanian, permukiman, dan pasar rakyat.
Ketua Tim Musrenbang, Ilham Hilal, menyebutkan bahwa pagu anggaran untuk Kecamatan Kolono Timur diperkirakan mencapai Rp18 miliar lebih, yang selanjutnya akan ditentukan berdasarkan skala prioritas usulan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal setiap usulan strategis hingga ke tingkat kabupaten.
“Musrenbang Kolono Timur ini menjadi perhatian serius kami di DPRD. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun hari ini akan kami perjuangkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Konawe Selatan agar dapat masuk dalam program prioritas RKPD 2027,” tegas Hamrin.
Hamrin juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi besar sektor pariwisata bahari dan perikanan di Kolono Timur. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan.
“Kalau kita ingin mengembangkan pariwisata bahari dan sektor perikanan, maka ekosistem laut harus dijaga. Tidak boleh ada lagi praktik bom ikan. Ini merusak terumbu karang dan mengancam mata pencaharian nelayan kita sendiri,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Musrenbang sebagai titik awal kolaborasi nyata dalam membangun wilayah pesisir yang berdaya saing.
“Membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, aparat, dan masyarakat. Mari kita jaga laut kita, perkuat sektor perikanan, dan kembangkan potensi pariwisata agar Kolono Timur menjadi wilayah yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Konawe Selatan, Ramlan, memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Angata sehari sebelumnya. Ia menyoroti minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai dapat menghambat optimalisasi perencanaan pembangunan.
“Musrenbang RKPD Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis. Ketidakhadiran sejumlah OPD, bahkan tidak mengirimkan perwakilan, tentu menjadi catatan serius,” tegas Ramlan.
Menurutnya, kehadiran OPD sangat penting untuk memastikan sinkronisasi perencanaan antara kecamatan dan kabupaten, sekaligus menjamin aspirasi masyarakat terserap secara maksimal.
“Bagaimana aspirasi masyarakat bisa terserap secara maksimal jika OPD terkait tidak hadir langsung? Ini menyangkut kualitas perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ramlan menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tahapan krusial dalam proses perencanaan yang akan bermuara pada dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ini bukan kegiatan seremonial. Dari musrenbang kecamatan inilah usulan akan dibawa ke tingkat kabupaten dan masuk dalam SIPD. Jika sejak awal tidak diikuti serius, maka kualitas perencanaan bisa terganggu,” katanya.
Ia pun berharap ke depan seluruh OPD dapat lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan Musrenbang agar program pembangunan yang dihasilkan benar-benar terarah, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Musrenbang Kecamatan Kolono Timur tahun ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang partisipatif dan kolaboratif adalah kunci dalam mewujudkan Konawe Selatan yang berkelanjutan, maju, dan sejahtera.
