Oyisultra.com, KENDARI – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Persetujuan ini disampaikan melalui rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi yang berlangsung pada Senin, 8 September 2025.
Meskipun menyetujui, setiap fraksi menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Catatan-catatan ini mencerminkan prioritas dan aspirasi rakyat yang diwakili oleh masing-masing partai.
Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Sorotan Utama
Fraksi Nasdem, melalui juru bicaranya, Sudarmanto menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
Fraksi ini juga menyarankan adanya keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah, seperti program “Makan Bergizi Gratis” dari pemerintah pusat, melalui pembibitan sapi, kambing, ayam, dan tanaman.
Senada Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PBB juga menyoroti pentingnya fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Suleha Sanusi menekankan bahwa negara hadir untuk menjamin kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PBB secara khusus meminta porsi anggaran yang lebih besar untuk dinas-dinas yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Bantuan-bantuan itu jangan hanya karena kebutuhan yang mengurusi anggaran, tapi kebutuhan petani yang membutuhkan,” tegas juru bicara Fraksi PBB, Abd Halik mengkritik program bantuan bibit yang tidak tepat sasaran di masa lalu.
Reward dan Punishment untuk OPD serta Peningkatan SDM
Beberapa fraksi menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi PDI Perjuangan menyarankan pemberian reward atau punishment kepada OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memotivasi peningkatan kinerja.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap OPD agar lebih inovatif dan berdaya saing.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya evaluasi target dinas-dinas penghasil PAD. Fraksi ini menyoroti perlunya kejelasan apakah target PAD dapat dicapai atau tidak, agar konsep perubahan APBD dapat disesuaikan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Ujung Djassa secara khusus memberi apresiasi kepada Dinas Perhubungan, dengan harapan alokasi anggaran di tahun 2026 dapat sebanding dengan hasil yang mereka berikan.
Sedangkan, Fraksi Indonesia Maju (Gerindra, PAN, PPP, dan Hanura) menyampaikan sejumlah catatan salah satu publikasi kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Fraksi Gerindra La Isra menegaskan pentingnya informasi bagi seluruh OPD. “Agar dikembalikan ke masing-masing OPD untuk mempublikasi program kegiatannya,“ ucapnya.
Efisiensi Anggaran dan Fokus pada Prioritas
Fraksi Demokrat menyampaikan rekomendasi terkait efisiensi anggaran. Fraksi ini meminta agar porsi belanja modal ditingkatkan hingga minimal 20-25% untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Juru bicara Fraksi Demokrat, S. Budhi Prasodjo juga menyarankan efisiensi pada belanja pegawai dan barang/jasa agar tidak terlalu dominan.
Selain itu, mereka mengusulkan peningkatan dana cadangan atau dana darurat mengingat tingginya risiko bencana.
Sedangkan, Juru bicara Fraksi PKS Kebangkitan Bangsa, Masyhuri turut menyetujui Ranperda tersebut dengan harapan semua catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Meskipun dengan berbagai catatan, seluruh fraksi sepakat untuk menyetujui Perubahan APBD 2025 ini dan membawanya ke rapat paripurna selanjutnya.
“Kami memberikan apresiasi kepada anggota banggar yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah berhari-hari membahas anggaran perubahan ini,” ujar pimpinan rapat, Herry Asiku didampingi sekertaris pimpinan rapat Abd Halik menutup agenda sidang.
