Oyisultra.com, KENDARI – Terik matahari tak menyurutkan semangat massa aksi. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa, Pemuda, dan Ormas (KOMPAS) Sulawesi Tenggara (Sultra) memadati ruas jalan utama Kota Kendari, pada Kamis (14/8/2025).
Dengan suara lantang dan spanduk bernada kecaman, mereka mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berhasil membongkar dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai puluhan miliar rupiah, sekaligus mendesak penyidik menyeret anggota DPR RI Dapil Sultra berinisial BB yang dituding terlibat.
KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka, salah satunya anggota Komisi XI DPR RI, yang diduga menggunakan yayasan fiktif sebagai kedok menguras dana CSR dengan dalih bantuan sosial.
KOMPAS Sultra menduga BB, yang juga kader Partai Gerindra, terlibat dalam pusaran kasus melalui yayasan “Marennu Cerdas Sultra” yang disebut-sebut digunakan untuk mengalihkan dana CSR dari BI Perwakilan Sultra demi kepentingan politik pada Pemilu 2024.
“Kalau ini benar, berarti rakyat Sultra ditipu mentah-mentah demi ambisi politik pribadi,” tegas Jenderal Lapangan KOMPAS, Aldi Lamoito, di tengah orasi yang disambut sorakan demonstran.
Massa KOMPAS mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa BB, apalagi salah satu tersangka telah mengungkap adanya anggota DPR RI lain yang menerima dana serupa. Mereka juga menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang pernah berkomitmen membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu terhadap pelaku, bahkan jika berasal dari partainya sendiri.
“Tuntutan kami jelas periksa BB, copot dari partai jika terbukti, dan bersihkan BI Perwakilan Sultra dari oknum yang memuluskan korupsi ini,” ujar Aldi lantang.
Tiga tuntutan utama yang dibawa KOMPAS Sultra, yakni:
1. Mendesak KPK RI segera memeriksa BB terkait dugaan penerimaan dana CSR BI dan OJK.
2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto memecat BB dari Partai Gerindra jika terbukti terlibat.
3. Mendesak Gubernur BI mengevaluasi total kinerja BI Perwakilan Sultra.
KOMPAS Sultra menegaskan, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. “Kalau kasus ini dibiarkan, sama saja pemerintah memberi karpet merah untuk para koruptor,” tutup orator aksi disambut teriakan “Tangkap koruptor” dari massa aksi.
