Oyisultra.com, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat pembahasan Laporan Semester I APBD Tahun Anggaran 2025 serta prognosis perubahan APBD 2025, Selasa (12/8/2025). Hasil laporan menunjukkan serapan anggaran baru mencapai 30 persen hingga pertengahan tahun, memicu sorotan tajam dari anggota dewan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, dihadiri seluruh anggota DPRD, Kepala Bappeda Sultra J. Robert, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan rendahnya realisasi anggaran disebabkan transisi kepemimpinan setelah pelantikan Gubernur definitif pada 20 Februari 2025, serta penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang baru berjalan efektif pada Mei 2025.
“Dampaknya, realisasi pendapatan turun dari Rp5 triliun menjadi Rp4,8 triliun, dan belanja berkurang dari Rp4,7 triliun menjadi Rp4,6 triliun,” kata Robert.
Robert memaparkan, pada semester kedua pemerintah harus memenuhi gap pendapatan sebesar Rp3,188 triliun dan merealisasikan sisa belanja Rp3,2 triliun. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat penyerapan, khususnya untuk belanja modal dan proyek kontraktual.
Namun, anggota DPRD Sultra, Rosni, menyoroti beban utang pemerintah yang belum tuntas dibayar.
“Termasuk retensi proyek 2023–2024 sebesar Rp40 miliar dan sisa utang jangka panjang ke PT CMI sebesar Rp268 miliar. Jangan sampai kas daerah kosong lagi di akhir tahun seperti 2024,” tegasnya.
Kritik juga datang dari anggota DPRD lainnya, Suwandi, yang menyoroti 27 OPD belum menyerap belanja modal sama sekali, meski ia mengakui adanya hambatan birokrasi. Ia juga mengingatkan adanya potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp14 miliar akibat perubahan kebijakan tarif.
“Kita harus pastikan sumber pendapatan, terutama Pajak Hiburan Daerah (PHD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), benar-benar bisa direalisasikan,” ujar Suwandi.
Untuk menutup defisit, pemerintah berencana mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertambangan, termasuk potensi nikel senilai 142 juta metrik ton. Robert memastikan perubahan APBD 2025 segera dibahas agar selaras dengan RPJMD baru.
“Kami akan berusaha percepatan belanja di Juli–Agustus agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun,” pungkasnya. (sumber Tegas.co)
