Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Hamrin S.Kom M.Ap menyatakan keprihatinannya terhadap nasib sejumlah guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri, namun belum terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hamrin menyoroti adanya ketimpangan, di mana beberapa guru yang baru mengabdi dua hingga tiga tahun justru lebih dulu terakomodir, sementara mereka yang telah puluhan tahun mengajar belum mendapatkan kepastian.
“Kami prihatin melihat kondisi ini. Ada saudara-saudara kita yang mengabdi sudah lebih dari 20 tahun mencerdaskan anak bangsa, tapi saat kesempatan menjadi PPPK tiba, mereka justru tidak terakomodir. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hamrin.
Sebagai langkah konkret, DPRD Konsel akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (20/1/2025) mendatang. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konsel untuk membahas permasalahan ini.
“Kami akan memikirkan langkah terbaik untuk saudara-saudara kita yang telah mengabdi selama ini. BKPSDM dan Dikbud akan kami undang untuk mencari solusi bersama,” tambah Hamrin.
Selain itu, Hamrin menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna mendapatkan kejelasan terkait status para guru honorer tersebut.
Ia menegaskan, bersama Komisi II DPRD Konsel akan melakukan kunjungan kerja langsung ke BKN sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer.
“Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan masalah ini ditindaklanjuti dengan serius. Kami tidak ingin ada saling lempar tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Legislator dari Partai Golkar itu juga bakal melibatkan perwakilan guru honorer dalam kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kehadiran mereka penting untuk memperjuangkan nasib langsung di tingkat pusat.
“Saya akan memfasilitasi beberapa perwakilan honorer untuk ikut bersama ke BKN. Mereka harus turut serta dalam memperjuangkan nasib bersama,” pungkas Hamrin.
Diketahui sikap tersebut disampaikan Hamrin usai mendengar langsung aspirasi para tenaga honorer yang mendatangi Gedung DPRD Konsel.
Pasalnya, aliansi honorer R2-R3 Konawe Selatan menggelar aksi damai yang berlangsung, Rabu (15/1) kemarin. Koordinator lapangan aksi, Ardianto mengatakan tujuan mereka yakni menyuarakan tiga tuntutan utama terkait nasib tenaga honorer di Konawe Selatan.
“Tiga poin utama yang menjadi tuntutan dalam aksi ini adalah menolak skema PPPK paruh waktu. Kemudian mendesak pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai penuh waktu. Dan mengevaluasi tenaga K2 non-aktif yang telah dinyatakan lulus,” ungkapnya.
Aksi ini dimulai pukul 08.00 WITA dengan titik kumpul di Stadion Lababa Andoolo. Massa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Konawe Selatan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Aksi ini merupakan bentuk perjuangan tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian status kerja yang layak. Mengingat pengabdian mereka selama ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang tidak memihak honorer hanya akan menambah ketidakpastian nasib mereka. “Kami berharap aksi ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD Konawe Selatan,” pintanya.
