Oyisultra.com, JAKARTA – Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo terkait sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum AHY) melalui keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Berikut beberapa poin dukungan Partai Demokrat atas kebijakan pemerintah:
1. Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, termasuk menyikapi kenaikan
tarif secara bertahap, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, dan dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
2. Partai Demokrat mengapresiasi Keputusan Presiden Prabowo Subianto, setelah berkoordinasi dengan DPR RI, yang menerapkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11 persen, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11 persen.
Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0 persen.
3. Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran, senilai Rp. 38,6 Triliun dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta
penerima bantuan pangan 10Kg/bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji s/d Rp 10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp. 500 juta/tahun dan lain sebagainya.
4. Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
